Realisasi APBD Lumajang 2024 Lampaui Target, Pemkab Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut

LUMAJANG, iNewsLumajang.id – Pemerintah Kabupaten Lumajang mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melampaui target. Total pendapatan daerah mencapai Rp2,29 triliun atau sebesar 101,86 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam Rapat Paripurna DPRD Lumajang yang digelar pada Rabu (4/6/2025). Rapat tersebut juga membahas perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Baca Juga

Petani Lumajang Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Dorong Produktivitas dan Ketahanan Pangan

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menekankan pentingnya peran APBD sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

“APBD adalah motor penggerak pembangunan daerah. Pelaksanaannya harus mampu mencerminkan kemajuan ekonomi mikro di Lumajang yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional,” ujar Bunda Indah.

Ia juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang pada tahun 2024 mencapai 4,52 persen. Meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5 persen, tren ini tetap menunjukkan arah positif, terutama ditopang oleh sektor non-pertanian.

Baca Juga

Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Lumajang Dibobol Maling 3 Sepeda Motor Raib

Tak hanya itu, Pemkab Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Prestasi ini telah berhasil dipertahankan selama tujuh tahun berturut-turut.

“Kita patut bangga atas capaian WTP yang berkelanjutan ini. Ke depan, semangat ini harus terus kita jaga dan tingkatkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, turut menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi signifikan dalam struktur pendapatan daerah, yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang semakin menguat.

Baca Juga

Warga Tiga Desa di Lumajang Tuntut Pencabutan Izin HGU PT Kali Jeruk Baru

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas publik,” ujar Yudha.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis dapat terus menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Editor : Diva Zahra