Pemkab Lumajang Pastikan PPPK Tetap Aman, Efisiensi Anggaran Difokuskan pada Belanja Nonprioritas

LUMAJANG, iNewsLumajang.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional tidak akan berdampak pada keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penyesuaian anggaran difokuskan pada belanja nonprioritas, seperti kegiatan seremonial, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menyentuh tenaga kerja aparatur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi merupakan langkah yang harus dijalankan seluruh pemerintah daerah. Namun, pihaknya menegaskan bahwa tenaga PPPK tetap menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan publik di daerah.

Baca Juga

Polisi Lumajang Tangkap 2 Pencuri Sapi, Motif Diduga Masalah Piutang

“Efisiensi ini kami arahkan pada belanja yang kurang prioritas, seperti kegiatan seremonial, tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun menyentuh tenaga PPPK,” ujar Agus Triyono dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, tenaga PPPK memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kepastian kerja mereka menjadi bagian dari upaya mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat.

Saat ini, jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mencapai sekitar 11 ribu orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.320 di antaranya merupakan PPPK paruh waktu.

Baca Juga

Waspada Teror Lempar Batu ke Kaca Mobil di Lumajang, Dalam 3 Hari Terjadi 6 Kejadian

Pemerintah daerah memastikan seluruh aparatur tersebut tetap mendapatkan kepastian kerja meskipun kebijakan efisiensi anggaran sedang dijalankan.

Di sisi lain, Pemkab Lumajang menilai struktur belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih berada dalam batas aman. Proporsinya disebut hanya sedikit di atas ambang 30 persen sesuai regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan efisiensi anggaran tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja.

Baca Juga

Anggota DPR RI Komisi X Terima Masukan Jurnalis, Evaluasi Dana BOS Jadi Sorotan

Agus Triyono menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti pengurangan hak aparatur, melainkan upaya mengelola anggaran secara lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami ingin memberikan ketenangan kepada seluruh PPPK di Lumajang. Tidak perlu khawatir, posisi mereka aman dan tetap menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh aparatur dapat terus diperkuat agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.

Editor : Diva Zahra