Presiden Prabowo Setuju Bentuk Komisi Reformasi Kepolisian

JAKARTA, iNewsLumajang.id - Presiden Prabowo Subianto memastikan akan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Keputusan tersebut disampaikan langsung dalam dialog terbuka bersama tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/9/2025) sore hingga malam.

Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, yang hadir dalam pertemuan itu menyebutkan bahwa aspirasi mengenai evaluasi dan reformasi kepolisian mendapat sambutan positif dari Presiden.

Baca Juga

Presiden Prabowo Umumkan Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani hingga Budi Arie Diganti

“Gerakan Nurani Bangsa menekankan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, dan Pak Presiden menyatakan akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang cukup luas,” ujar Gultom usai pertemuan.

Hal senada disampaikan mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Ia menuturkan, Presiden Prabowo mendengarkan dengan seksama setiap aspirasi yang disampaikan para tokoh GNB dalam dialog terbuka yang berlangsung hampir tiga jam.

Menurut Lukman, salah satu poin penting yang disampaikan adalah pembentukan tim investigasi independen terkait peristiwa “prahara Agustus” yang menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Usulan ini juga mendapat persetujuan dari Presiden.

Baca Juga

Pemerintah Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Mulai 3 Februari, Begini Syarat dan Cara Mendaftarnya

“Presiden menyetujui pembentukan komisi investigasi independen. Detail formatnya nanti akan dijelaskan pihak Istana,” ungkap Lukman.

Selain itu, GNB juga mendesak agar para pelajar dan mahasiswa yang masih ditahan setelah aksi unjuk rasa segera dibebaskan. Lukman menekankan, penahanan mereka berpotensi mengganggu bahkan memutus proses pendidikan yang menjadi harapan masa depan bangsa.

Dalam dialog tersebut, tokoh-tokoh GNB turut menyuarakan perlunya reformasi di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hukum, hak asasi manusia, hingga pertahanan dan keamanan.

“Intinya, tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, dan Hankam kami sampaikan, dan kami berharap pemerintah dapat segera menindaklanjutinya,” kata Lukman.

Sementara itu, Quraish Shihab yang juga hadir menilai dialog dengan Presiden berlangsung terbuka dan menghasilkan penjelasan yang memuaskan.

“Kami mendapat banyak informasi dan penjelasan yang sangat memuaskan dari Presiden. Apa yang kami sampaikan dipahami dan diterima dengan baik, sehingga pertemuan ini sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujar Quraish.

Editor : Diva Zahra