LUMAJANG, iNewsLumajang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dipastikan belum dapat ambil bagian dalam peluncuran serentak Sekolah Rakyat yang digelar pada hari ini, Senin (14/7/2025). Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyatakan bahwa keterbatasan kesiapan infrastruktur menjadi penyebab utama ketidakterlibatan daerahnya dalam program tersebut.
"Untuk peluncuran serentak Sekolah Rakyat, Pemkab Lumajang belum bisa ikut," ujar Indah saat dikonfirmasi.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah masih dalam proses penyelesaian administrasi terkait legalitas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan seluas 6,6 hingga 7 hektare telah disiapkan di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, namun proses pengalihan kepemilikannya ke pemerintah pusat masih berlangsung.
"Saat ini kami sedang mengurus proses pergantian sertifikat agar lahan tersebut bisa dihibahkan kepada pemerintah pusat dan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat," jelasnya.
Pada tahap awal program Sekolah Rakyat ini, pemerintah pusat menetapkan 100 titik lokasi peluncuran yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 63 lokasi masuk dalam tahap I-A dan 37 lainnya dalam tahap I-B, dengan total 396 rombongan belajar dan jumlah siswa mencapai 9.780 orang dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Untuk wilayah Jawa Timur sendiri, terdapat 19 Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mengikuti peluncuran serentak pada hari ini.
Editor : Diva Zahra
Artikel Terkait
