Bupati Lumajang Paparkan Kerusakan Infrastruktur Akibat Erupsi Semeru ke Timwas DPR RI

LUMAJANG, iNewsLumajang.id - Gelombang kerusakan infrastruktur akibat erupsi Gunung Semeru dan curah hujan ekstrem dalam sepekan terakhir memaksa Pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak cepat menyusun strategi pemulihan. Dalam pertemuan bersama Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI di Pendopo Arya Wiraraja, Kamis (27/11/2025), Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) memaparkan secara detail kondisi terkini wilayah terdampak dan daftar prioritas penanganan.

Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, disebut sebagai kawasan dengan tingkat kerusakan terparah. Berdasarkan pendataan awal, sebanyak 232 rumah warga mengalami kerusakan sedang hingga berat akibat hantaman material vulkanik dan banjir lahar hujan. Tidak hanya itu, infrastruktur penunjang seperti jalan lingkungan, drainase, dan jaringan irigasi juga terdampak parah.

Baca Juga

PMI Jember Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Erupsi Semeru di Lumajang

Di desa tersebut, sekitar 1.000 meter jalan dan saluran drainase rusak sehingga menghambat aktivitas masyarakat serta distribusi bantuan. Kondisi ini menuntut penanganan cepat agar akses warga kembali normal.

Bunda Indah juga menyoroti kebutuhan penguatan perlindungan kawasan rawan bencana. Salah satunya adalah pembangunan kembali tanggul sepanjang 2.500 meter di Dusun Sumber Sari yang kini melemah dan berpotensi mengancam permukiman. Ia menambahkan, pembukaan alur sungai sepanjang 2.500 meter sangat mendesak untuk mencegah risiko banjir lahar dingin, namun progres pekerjaan baru mencapai 500 meter.

“Masih dibutuhkan sekitar 2.000 meter pengerjaan lanjutan untuk memastikan alur sungai benar-benar aman,” jelasnya.

Baca Juga

Sembilan Hari Pascabencana Semeru, Kondisi Tiga Korban Awan Panas di RSUD dr. Haryoto Terus Membaik

Di Kecamatan Candipuro, kondisi kritis ditemukan pada jalur pelintas di Desa Jugosari. Untuk menjaga konektivitas antarwilayah, pemerintah daerah menilai pembangunan jembatan gantung sepanjang 300 meter sangat vital, terutama bagi kelancaran distribusi logistik, mobilitas warga, dan pelayanan publik.

Sementara itu, di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, kerusakan tanggul sepanjang 300 meter menjadi perhatian karena dapat mengancam kawasan pertanian maupun permukiman apabila tidak segera diperkuat.

Menurut Bunda Indah, seluruh data kerusakan tersebut masih melalui proses asesmen lebih lanjut dan akan menjadi dasar penentuan kebutuhan penanganan lanjutan. Ia berharap kunjungan Timwas DPR RI dapat memperkuat koordinasi pusat–daerah sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan optimal dan berkelanjutan.

Editor : Diva Zahra